Hj. Asmah Sjahrunie : Singa Podium dari Kalsel, Satu-Satunya hingga Sekarang Ketum Muslimat NU Luar Jawa

Albanjari.com, Hj. Asmah binti H. Buhadjar adalah salah satu tokoh perempuan paling menonjol dalam sejarah Nahdlatul Ulama (NU). Lahir di Rantau, Kalimantan Selatan, pada 28 Februari 1928, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang kuat memegang tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah.

Dari garis ibu, yakni Imur, mengalir darah birokrat dalam diri Asmah. Kakeknya dari pihak ibu, Iskandar, merupakan seorang pambakal—jabatan adat Banjar yang setara dengan lurah—yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Sementara itu, dari garis ayahnya, Buhajar yang kental kultur santri. Kakeknya dari pihak ayah, Muhammad, dikenal sebagai ulama terpandang di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Asmah dengan tambahan belakang Syahruni merupakan nama suami yang juga berprofesi sebagai guru dan tentara.

Sejak belia, ia telah banyak menerima pendidikan agama langsung dari sang ayah, Buhajar. Di bawah bimbingannya, Asmah belajar membaca Al-Qur’an dengan tartil, sekaligus mendalami dasar-dasar ilmu fikih dan tauhid.

Sejak muda, Asmah telah menunjukkan watak kepemimpinan, keberanian, dan keteguhan prinsip yang kelak mengantarkannya menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU selama tiga periode (1979–1995), sekaligus anggota DPR RI selama hampir tiga dekade (1955-1984).

Asmah adalah anak pertama dari sembilan bersaudara. Sejak kecil ia terbiasa membantu keluarga dan memecahkan persoalan rumah tangga. Ia mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat (SR) selama lima tahun, di tengah situasi sosial yang memandang pendidikan perempuan sebagai sesuatu yang tidak penting. Bahkan, ada anggapan bahwa perempuan sebaiknya segera menikah agar membantu ekonomi keluarga.

Keinginan Asmah untuk terus bersekolah ternyata berbeda dengan prinsip yang dipegang keluarga besar dari pihak ayahnya. Di lingkungan keluarga tersebut, tidak ada tradisi perempuan mengenyam pendidikan formal membuat Asmah diberhentikan sekolah oleh sang ayah selama dua tahun.

Namun Asmah berbeda. Ia memiliki pandangan jauh ke depan: perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan umum. Berkat dukungan kakeknya, Iskandar, ia tetap bersekolah hingga lulus pada usia 14 tahun.

Dari 25 orang rekan pelajarnya, hanya lima perempuan yang berhasil menyelesaikan sekolah dan Asmah termasuk di antaranya. Pengalaman ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Asmah menempuh pendidikan hingga setingkat SMP di Jkoin Joseidjo.

Saat Asmah masih duduk di bangku sekolah dasar, bibinya telah lebih dahulu berprofesi sebagai guru. Dari sosok bibinya itulah ia mulai mengenal arti cinta tanah air. Perlahan ia memahami bahwa bibinya adalah seorang nasionalis sejati, yang menyimpan semangat kemerdekaan dalam hati dan sikap hidupnya.

Suatu hari, sang bibi mengajarkan kepadanya sebuah syair perjuangan. Syair itu sarat makna tentang kebangkitan dan ajakan untuk merebut kemerdekaan. Pada masa itu, melantunkan syair bernuansa perjuangan bukanlah hal yang aman. Tidak banyak orang berani menyuarakannya secara terbuka karena situasi yang masih penuh tekanan dan pengawasan.

Karena itulah, Asmah dan bibinya hanya berani membacanya secara diam-diam di dalam kamar. Dengan suara pelan namun penuh penghayatan, mereka melafalkannya sebagai bentuk harapan yang tersembunyi. Syair tersebut berjudul “Di Timur Matahari”, dengan penggalan lirik:

Di Timur Matahari, mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia.

Kemudian, bersama bibinya yang saat itu telah menjadi guru, Asmah turut menyalurkan ilmu kepada para perempuan yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepeduliannya terhadap nasib kaum perempuan di lingkungannya, agar mereka tetap memperoleh pengetahuan meski terbatas akses sekolah.

Tak hanya itu, Asmah juga membentuk barisan pemuda dan pemudi sebagai wadah belajar dan pengembangan diri. Kegiatan yang mereka lakukan berfokus pada latihan pidato, mengarang, seni sandiwara, serta kasidah.

Melalui aktivitas tersebut, Asmah tidak hanya menanamkan keberanian berbicara di depan umum, tetapi juga membangun kesadaran intelektual dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

Sikap inilah yang kelak menjadikannya dikenal sebagai orator tangguh di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama dan di panggung politik nasional.

Panggilan jiwanya sebagai pendidik kemudian tersalurkan secara formal. Melalui Besluit Mienseibu Tjokan—Departemen Pendidikan pada masa pendudukan Jepang—Asmah diangkat sebagai guru di Futsu Tjo Gakko (setara Sekolah Dasar) di Rantau I.

Tidak lama kemudian, ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Futsu Tjo Gakko di Rantau III.

Setelah masa pendudukan berakhir, kiprahnya di dunia pendidikan terus berlanjut. Ia mengajar di Sekolah Rakyat (SR) VI Rantau III, kemudian di SR VI Batang Kulur, hingga SR VI Ulin di Kandangan, Kalimantan Selatan.

Profesi guru dijalaninya bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan jiwa untuk memberantas kebodohan.

Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dalam barisan Fujinkai (semi militer), yakni organisasi perempuan bentukan pemerintah militer Jepang untuk menghimpun dan menggerakkan kaum perempuan agar mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya.

Memasuki era kemerdekaan periode 1948–1949, ia tercatat sebagai anggota Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) meskipun ALRI saat itu belum resmi.

Muslimat NU resmi menjadi badan otonom NU pada 19 Maret 1946 dalam Muktamar NU di Purwokerto. Organisasi ini lahir dari kesadaran para ulama, di antaranya KH Mohammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri, bahwa perempuan memiliki hak berkiprah di ruang publik selama dalam koridor syariat.

Asmah mulai aktif di Muslimat NU sejak 1952, saat usianya 24 tahun. Ia dipercaya memimpin Muslimat NU wilayah Kalimantan Selatan (1952–1956).

Amanah itu diterimanya dengan penuh kesungguhan. Cabang pertama yang ia dirikan berada di Kandangan dan Amuntai.

Amuntai saat itu dikenal sebagai basis kuat Nahdlatul Ulama dengan tokoh sentral KH Idham Chalid. Masyarakat Muslimnya relatif terpelajar, dan banyak yang berlatar belakang santri.

Asmah meyakini bahwa Amuntai dapat menjadi titik tolak pergerakan Muslimat NU menuju tingkat nasional. Anggotanya pun sebagian besar adalah para guru pesantren, seperti Ibu Aliyah dan Ibu Masdika yang mengajar di Pondok Pesantren Ar-Rakha.

Kehadiran Muslimat NU di Amuntai memberi dampak besar. Gaungnya meluas hingga ke berbagai kecamatan bahkan keluar Kalimantan. Sambutan masyarakat yang luar biasa membuat eksistensi Muslimat NU semakin diakui sebagai kekuatan pendukung perjuangan NU.

Tak heran, dalam Muktamar NU di Surabaya tahun 1954, untuk pertama kalinya diselenggarakan Kongres Muslimat NU secara resmi.

Namun, kesibukan organisasi membawa konsekuensi pribadi. Ketika hendak menghadiri Muktamar Muslimat NU di Surabaya, Asmah harus berhadapan dengan kepala sekolah tempat ia mengajar sejak 1939.

Ia tidak diizinkan berangkat karena dinilai terlalu sering meminta izin demi kegiatan organisasi. Di titik itu, Asmah dihadapkan pada pilihan sulit: profesi guru yang telah digelutinya selama 14 tahun, atau perjuangan bersama Muslimat NU.

Akhirnya ia memilih jalannya. Dengan berat hati, ia mengundurkan diri sebagai guru. Baginya, perjuangan perempuan dan penguatan organisasi adalah panggilan sejarah yang tak bisa diabaikan.

Namun, keputusan yang penuh dilema itu tidaklah ditempuh tanpa rintangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, seorang guru yang hendak mengundurkan diri harus memperoleh izin dari bupati. Tentu saja, aturan tersebut menjadi hambatan tersendiri dan tidak mudah untuk dilalui.

Namun, bukan Asmah Syahruni namanya jika harus menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang teguh, ia berikhtiar mencari jalan keluar.

Ia mengurus segala persyaratan dengan meminta bantuan Badan Pembantu Harian (BPH) bernama Basuni. Berkat usaha dan dukungan tersebut, ia pun berhasil melewati jerat administratif yang membelenggunya.

Akhirnya, ia dapat menghadiri Kongres pertama Muslimat NU yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kaum perempuan Nahdlatul Ulama.

Di Surabaya, pembahasan utama Muktamar adalah persiapan menghadapi Pemilihan Umum Indonesia 1955. Saat itu NU sebagai partai politik harus bersaing dengan kekuatan besar seperti Masyumi, PKI, dan PNI untuk merebut kursi di DPR dan Konstituante.

Agenda nasional ini kemudian ditindaklanjuti dengan konferensi-konferensi daerah, termasuk di Martapura, Kalimantan Selatan.

Momentum inilah yang kelak mengantarkan Asmah bukan hanya sebagai pemimpin organisasi perempuan, tetapi juga sebagai pelopor perempuan NU yang terjun langsung ke panggung politik nasional.

Kiprahnya di tingkat pusat dimulai sejak Kongres Muslimat NU 1959. Dalam kepengurusan Nyai Hj. Mahmudah Mawardi, ia dipercaya sebagai Ketua Sosial, lalu Ketua II/Bidang Pendidikan (Ma’arif). Pengalamannya sebagai guru menjadikannya figur tepat untuk membidangi pendidikan perempuan.

Dalam konferensi wilayah NU Kalimantan Selatan di Martapura, Asmah mengusulkan agar perwakilan Muslimat NU maju sebagai calon legislatif. Usulan ini sempat ditentang karena masih ada pandangan bahwa perempuan tak boleh terjun ke politik.

Persoalan ini kemudian dimintakan pendapat kepada ulama kharismatik Kalsel, KH Anang Zainal Ilmi. Beliau menyetujui perempuan menjadi anggota parlemen karena bukan jabatan hakim.

Fatwa itu menjadi titik balik. Konferensi menerimanya. Asmah akhirnya maju sebagai calon dari Partai NU. Dalam dinamika internal, ia sempat digeser nomor urutnya oleh Lajnah Pemilu NU Pusat di bawah komando KH Zainul Arifin. Meski sempat memprotes, ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

“Jangan meminta jatah atau keistimewaan karena kondrat perempuan kita. Tapi, kita harus menuntutnya jika memang layak untuk kita. Jadi, ada perjuangan. Kalau perlu, kita rebut posisi itu dengan argumentasi yang tepat. Itu namanya berjuang. Jangan sekali-kali berharap diberi. Tak bakalan wanita akan diberi hak-hak yang lebih tinggi oleh kaum pria,” demikian semboyannya.

Hasilnya mengejutkan. Pada Pemilihan Umum Indonesia 1955, Partai NU meraih posisi ketiga nasional. Di Kalimantan Selatan, NU menang mutlak. Asmah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 1956–1960 dan terus terpilih hingga 1984. Ia bahkan pernah menjabat Ketua Komisi VIII DPR RI.

Dalam sidang istimewa MPRS pasca peristiwa G30S PKI 1965, ia tampil sebagai juru bicara Fraksi NU bersama KH Ahmad Widjaja. Pidatonya yang tajam meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan pembubaran PKI membuatnya dijuluki “Singa Podium”.

Pada Kongres ke-X Muslimat NU di Semarang tahun 1979, Asmah terpilih menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU menggantikan Nyai Mahmudah Mawardi yang telah memimpin hampir 29 tahun. Ia menjabat selama tiga periode (1979–1995) dan hingga kini tercatat sebagai satu-satunya Ketua Umum Muslimat NU yang berasal dari luar Pulau Jawa.

Masa kepemimpinannya tidak mudah. NU tengah menghadapi transisi politik menuju Khittah 1926 di era Orde Baru. Banyak kader merasa tertekan untuk mengakui identitas ke-NU-an mereka.

Di bawah kepemimpinannya, Muslimat NU berkembang pesat di 26 Pimpinan Wilayah,
326 Pimpinan Cabang, 26.000 Pimpinan Ranting, 4.500 TK, 1.525 TPQ, 49 layanan kesehatan, 26.000 majelis taklim.

Ia juga membentuk Yayasan Pendidikan Bina Bakti Wanita, Himpunan Daiyat Muslimat dan Fatayat (Hidmat), serta menginisiasi pembangunan Gedung Serbaguna Muslimat di Ciputat.

Dalam dinamika internal NU, Asmah dikenal teguh pendirian. Ia pernah tetap mendukung kubu Cipete pimpinan KH Idham Chalid, meski pada Muktamar Situbondo 1984 Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Baginya, kepemimpinan adalah amanah, bukan kekuasaan. Pada Kongres 1995 di Jakarta, ia memilih tidak mencalonkan diri lagi demi regenerasi.

Hj. Asmah Sjahruni wafat di Jakarta pada hari Senin, 2 Juni 2014. Lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk Muslimat NU dan perjuangan perempuan Indonesia. Ia dikenang sebagai “wanita baja” yang tegas, berani, dan penuh dedikasi.

Dari Rantau yang sederhana, ia menembus panggung nasional—membuktikan bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghambat kemajuan perempuan.

Justru, dengan fondasi keilmuan dan akhlak, perempuan dapat menjadi pemimpin, pendidik, dan negarawan.
Warisan terbesarnya bukan sekadar jabatan, melainkan keberanian mendobrak tradisi dan keyakinan bahwa perempuan Muslim harus bangkit, berilmu, dan berdaya demi agama dan bangsa.

Penulis : Ahmad Mursyidi, Wakil Ketua LTN PCNU Kab. Banjar 2025-2030